Larangan Mendirikan PT Hanya oleh Suami-Istri

Dunia bisnis Indonesia mengalami gelombang demokratisasi yang luar biasa pasca-terbitnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (yang kemudian diperbarui melalui UU No. 6 Tahun 2023). Salah satu terobosan yang paling menarik perhatian adalah kemudahan mendirikan badan hukum, khususnya Perseroan Terbatas (PT). Di tengah euforia kemudahan investasi ini, selanjutnya muncul sebuah pertanyaan klasik yang sering kali membingungkan para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM):

“Bolehkah sepasang suami istri mendirikan PT dan menjadi satu-satunya pemegang saham di dalamnya? Ataukah hal tersebut dilarang oleh hukum?”

Banyak calon pengusaha mendapatkan informasi yang simpang siur. Ada notaris atau konsultan hukum yang secara tegas menolak, sementara ada pula yang mengizinkannya dengan syarat tertentu. Artikel ini akan mengupas secara tuntas, tajam, dan komprehensif mengenai aspek hukum, risiko finansial, doktrin hukum korporasi, hingga solusi praktis terkait pendirian PT yang hanya beranggotakan suami istri di Indonesia.

Filosofi Dasar Perseroan Terbatas:

Mengapa Harus Lebih dari Satu Orang?

Untuk memahami mengapa polemik suami istri ini muncul, kita harus kembali ke akar filosofis dari institusi yang disebut “Perseroan Terbatas”.

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT), perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham.

Perhatikan dua kata kunci di atas: Persekutuan dan Perjanjian.

• Persekutuan (Asosiasi): Secara alamiah, persekutuan membutuhkan minimal dua subjek hukum yang berbeda untuk saling mengikatkan diri. Anda tidak bisa “bersekutu” dengan diri Anda sendiri.
• Perjanjian: Berdasarkan Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), perjanjian adalah suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.

Hukum perjanjian mensyaratkan adanya konvergensi kehendak dari minimal dua pihak yang memiliki kepentingan hukum berbeda.

Secara historis dan filosofis, PT dirancang sebagai wadah bagi beberapa orang untuk mengumpulkan modal, berbagi risiko, dan mengejar keuntungan bersama. Oleh karena itu, prinsip dasar UU PT menetapkan bahwa PT harus didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih.

Hubungan Hukum Perkawinan dan

Harta Bersama di Indonesia

Konflik hukum utama dalam pendirian PT suami istri bukan terletak pada UU PT itu sendiri, melainkan pada benturan antara Hukum Korporasi dan Hukum Perkawinan.

Di Indonesia, hubungan harta kekayaan dalam perkawinan diatur secara ketat oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan). Pasal 35 UU Perkawinan membagi harta dalam perkawinan menjadi dua kategori:

1. Harta Bersama: Harta benda yang diperoleh selama perkawinan.
2. Harta Bawaan: Harta yang dibawa oleh masing-masing suami/istri sebelum kawin, atau harta yang diperoleh sebagai hadiah/warisan.

Doktrin Kesatuan Harta (Satu Subjek Finansial)

Jika sepasang suami istri menikah tanpa membuat perjanjian kawin (prenuptial/postnuptial agreement), maka demi hukum terjadi pencampuran harta. Seluruh penghasilan dan aset yang dibeli setelah pernikahan termasuk uang yang digunakan untuk menyetor modal PT statusnya adalah Harta Bersama.

Secara hukum perdata, dalam kondisi tanpa perjanjian kawin, suami dan istri dianggap sebagai satu kesatuan subjek hukum dalam hal kepemilikan harta.

Mari kita bedah formulasinya:

• Suami ingin memasukkan modal Rp50.000.000.
• Istri ingin memasukkan modal Rp50.000.000.
• Total modal PT = Rp100.000.000.

Karena tidak ada pemisahan harta, uang Rp50.000.000 milik suami dan Rp50.000.000 milik istri sebenarnya berasal dari kantong yang sama, yaitu Harta Bersama. Akibatnya, secara substansial, modal PT tersebut hanya berasal dari satu pihak (satu subjek hukum).

Hal ini melanggar syarat formal Pasal 1 angka 1 UU PT mengenai “persekutuan modal” dan “perjanjian”, karena seseorang tidak dapat membuat perjanjian dengan dirinya sendiri menggunakan uangnya sendiri. Inilah alasan mendasar mengapa Notaris akan menolak membuatkan Akta Pendirian PT jika pendirinya hanya suami istri tanpa adanya pemisahan harta.

Jenis-Jenis PT pasca UU Cipta Kerja:

Di Mana Posisi Suami Istri?

Peta hukum korporasi berubah sejak adanya UU Cipta Kerja. Kini, Indonesia mengenal dua jenis PT:

Mari kita analisis posisi suami istri dalam kedua jenis PT ini:

1. Dalam Konteks PT Persekutuan Modal (Reguler)

Jika suami istri ingin mendirikan PT Reguler (di mana salah satu menjadi Direktur dan yang lain menjadi Komisaris), mereka DILARANG hanya berdua saja, KECUALI mereka memiliki Perjanjian Kawin (Pemisahan Harta).

Jika mereka tidak memiliki perjanjian kawin, mereka wajib mengajak pihak ketiga (misalnya adik, orang tua, atau rekan bisnis) sebagai pemegang saham ketiga agar syarat “minimal 2 subjek hukum yang terpisah” terpenuhi.

2. Dalam Konteks PT Perorangan

UU Cipta Kerja mengizinkan satu orang mendirikan PT (PT Perorangan). Muncul pertanyaan: “Kalau begitu, bolehkah suami mendirikan PT Perorangan, lalu istri mendirikan PT Perorangan lainnya?” atau “Bolehkah salah satu saja yang mendirikan?”

• Boleh: Salah satu (suami atau istri) mendirikan PT Perorangan atas namanya sendiri. Secara hukum, ini sah karena PT Perorangan memang hanya membutuhkan 1 orang pendiri.
• Pembatasan: Sesuai aturan, satu orang hanya boleh mendirikan PT Perorangan sebanyak 1 kali dalam setahun. Namun, isu pencampuran harta tetap mengintai di latar belakang jika terjadi kepailitan, seperti yang akan kita bahas pada bab berikutnya.

Risiko Hukum Pembatalan PT dan

Doktrin Piercing the Corporate Veil

Apa dampaknya jika suami istri (tanpa perjanjian kawin) nekat mendirikan PT Reguler hanya berdua, entah karena kelalaian administrasi atau menggunakan “trik” tertentu saat pendaftaran? Risiko hukumnya sangat fatal.

1. Cacat Hukum Sejak Pendirian (Dapat Dibatalkan)

Secara hukum, akta pendirian PT tersebut mengandung cacat formil dan materiil karena melanggar syarat sahnya perjanjian dalam Pasal 1320 KUHPerdata (khususnya mengenai “suatu sebab yang tidak terlarang” dan pemenuhan syarat subjektif/objektif). Pihak ketiga yang berkepentingan (misalnya kreditor atau kejaksaan) dapat mengajukan permohonan pembatalan status badan hukum PT tersebut ke Pengadilan.

2. Hilangnya Perlindungan “Tanggung Jawab Terbatas”

Daya tarik utama dari PT adalah karakteristik Limited Liability (Tanggung Jawab Terbatas). Pasal 3 UU PT menyatakan bahwa pemegang saham tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian perseroan melebihi saham yang dimiliki.

Namun, perlindungan ini dapat runtuh melalui doktrin hukum yang disebut Piercing the Corporate Veil (Penembusan Tabir Perusahaan). Tabir ini akan ditembus jika:

• Terjadi pencampuran harta pribadi dan harta perusahaan.
• Perseroan didirikan hanya sebagai alat/kedok untuk melakukan penyelundupan hukum.

Jika suami istri tanpa pemisahan harta mendirikan PT berdua saja, maka esensi PT sebagai “subjek hukum mandiri yang terpisah dari pemiliknya” (Separate Legal Entity) menjadi kabur. Ketika PT tersebut mengalami kebangkrutan atau gagal bayar terhadap pihak ketiga (kreditor/bank), kreditor dapat berargumen di pengadilan bahwa PT tersebut fiktif secara substansi komparatif karena modalnya berasal dari satu kesatuan harta bersama.

Akibatnya, pengadilan dapat memutuskan bahwa suami istri tersebut bertanggung jawab secara pribadi hingga ke harta domestik mereka untuk melunasi utang-utang perusahaan. Rumah, mobil keluarga, dan tabungan pribadi mereka dapat disita oleh kurator.

Solusi Hukum:

Suami Istri Bisa Menjalankan PT Bersama Secara Legal

Jika Anda dan pasangan berkomitmen penuh untuk membangun bisnis keluarga berbentuk PT, hukum Indonesia menyediakan beberapa jalur keluar (exit klausul) yang legal dan aman Solusinya adalah:

1. Membuat Perjanjian Kawin (Pemisahan Harta)

Ini adalah solusi paling bersih (clean) dan paling direkomendasikan dari sudut pandang hukum korporasi murni.

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, perjanjian kawin tidak lagi harus dibuat sebelum pernikahan (prenuptial), melainkan bisa dibuat selama masa pernikahan (Postnuptial Agreement), sepanjang disahkan oleh Notaris dan dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) atau Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil).

Dengan adanya Perjanjian Pemisahan Harta:

• Harta suami dan harta istri terpisah secara mutlak.
• Uang yang disetorkan suami ke PT dianggap sebagai subjek hukum A, dan uang istri sebagai subjek hukum B.
• Syarat “persekutuan modal minimal 2 orang” dalam UU PT terpenuhi secara sempurna.
• Notaris akan dengan senang hati menerbitkan Akta Pendirian PT.

2. Memasukkan Pihak Ketiga sebagai Pemegang Saham Nominal (Nominee/Minority Shareholder)

Jika membuat perjanjian kawin dirasa terlalu rumit atau sensitif bagi hubungan domestik Anda, solusi praktisnya adalah melibatkan pihak ketiga yang Anda percayai. Pihak ketiga ini bisa orang tua, saudara kandung, atau rekan bisnis kepecayaan.

Formasi kepemilikan sahamnya bisa diatur sebagai berikut:

• Suami: 49% Saham
• Istri: 49% Saham
• Pihak Ketiga (Adik/Sahabat): 2% Saham

Secara hukum, syarat minimal 2 subjek hukum yang berbeda telah terpenuhi (Kelompok Suami-Istri sebagai satu kesatuan harta, dan Pihak Ketiga sebagai subjek hukum independen). Dalam RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham), kendali perusahaan tetap berada di tangan suami istri (98% suara), namun secara formalitas hukum, PT Anda sah dan terhindar dari risiko pembatalan.

3. Memanfaatkan Skema PT Perorangan (Untuk UMK)

Jika skala bisnis Anda masih masuk dalam kategori Usaha Mikro dan Kecil (UMK) dengan modal di bawah Rp5.000.000.000. (di luar tanah dan bangunan tempat usaha), Anda bisa menggunakan fasilitas PT Perorangan yang diperkenalkan UU Cipta Kerja.

• Pola Eksekusi: Cukup satu orang saja (misalnya Suami) yang mendaftarkan diri sebagai pendiri sekaligus Direktur PT Perorangan secara online di ahu.go.id.
• Posisi Istri: Istri tidak perlu masuk sebagai pemegang saham atau pengurus formal. Istri dapat bertindak sebagai CEO operasional, manajer keuangan atau karyawan profesional yang digaji oleh PT Perorangan tersebut.
• Keuntungan: Bebas biaya akta notaris, proses instan, dan status badan hukum tetap sah diakui negara.

Perspektif Pajak dan Tata Kelola Perusahaan

(Good Corporate Governance)

Selain aspek legalitas di atas kertas, mendirikan PT yang hanya dikuasai oleh suami istri membawa dampak besar pada aspek operasional harian, khususnya Pajak dan Good Corporate Governance (GCG).

Implikasi Pajak (Taxation)

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memandang keluarga (suami, istri, dan anak yang belum dewasa) sebagai satu kesatuan ekonomi. Hal ini ditegaskan dalam UU Pajak Penghasilan (PPh).

• NPWP: Secara umum, istri menggunakan NPWP yang sama dengan suami (NPWP Keluarga). Jika istri memiliki NPWP terpisah (PH – Pisahkan Penghasilan, atau MT – Memilih Terpisah), akumulasi pajak penghasilan mereka akan dihitung secara proporsional.
• Transaksi Afiliasi: Transaksi antara PT Suami-Istri dengan pemiliknya sering kali memicu audit pajak yang ketat. DJP akan memeriksa apakah gaji yang dibayarkan kepada istri selaku Komisaris, atau kepada suami selaku Direktur, memenuhi prinsip kewajaran dan kelaziman usaha (Arm’s Length Principle). Jika gaji dianggap terlalu besar hanya demi memindahkan keuntungan PT (untuk menghindari pph badan yang lebih tinggi), fiskus pajak berhak mengoreksi biaya tersebut.

Kegagalan Fungsi Check and Balance

Dalam struktur PT ideal, terdapat tiga organ penting:

1. RUPS: Pemegang kekuasaan tertinggi.
2. Direksi: Menjalankan operasional perusahaan.
3. Komisaris: Mengawasi jalannya perusahaan oleh Direksi.

Jika Suami adalah Direktur dan Istri adalah Komisaris (tanpa ada pihak luar atau pemisahan harta), fungsi pengawasan (Check and Balance) dipastikan lumpuh. Mustahil seorang istri memberikan sanksi atau teguran profesional secara objektif kepada suaminya di ruang rapat PT, jika masalah tersebut akan terbawa ke meja makan malam di rumah. Kelumpuhan organ pengawas ini membuat bank atau investor institusional umumnya enggan memberikan pendanaan besar kepada PT yang struktur manajemennya murni suami istri tanpa pengawasan independen.

Studi Kasus dan Analisis Yuridis:

Risiko di Masa Depan

Mari kita simulasikan sebuah kasus nyata untuk melihat bagaimana hukum bekerja ketika badai menghantam PT suami istri.

Kasus: PT Baja Selalu Abadi (Fiktif)

Andrew dan Betty adalah suami istri tanpa perjanjian kawin. Mereka mendirikan PT Baja Selalu Abadi yang bergerak di bidang kontraktor. Andrew bertindak sebagai Direktur (memegang 50% saham atas nama pribadi) dan Betty sebagai Komisaris (memegang 50% saham atas nama pribadi). Notaris saat itu meloloskan karena mengira mereka memiliki pemisahan harta atau tidak memeriksa kartu keluarga mereka.

Tiga tahun berjalan, PT tersebut memenangkan tender besar namun gagal menyelesaikannya karena salah perhitungan manajemen. PT memiliki utang kepada pemasok material sebesar Rp3.000.000.000. Aset PT berupa mobil operasional dan sisa kas bank hanya bernilai Rp500.000.000. PT tersebut kemudian dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga.

Proses Hukum di Pengadilan:

Kurator yang ditunjuk untuk membereskan boedel pailit melakukan audit investigatif. Kurator menemukan bahwa:

1. Andrew dan Betty adalah suami istri sah.
2. Tidak ada Perjanjian Kawin Pemisahan Harta.
3. Modal awal PT diambil dari rekening tabungan bersama mereka.

Tuntutan Kurator: Kurator mengajukan gugatan ke pengadilan agar Tabir perusahaan ditembus (piercing the corporate veil). Kurator berargumen bahwa PT Baja Selalu Abadi tidak pernah memenuhi syarat esensial sebagai persekutuan modal dua orang karena harta Andrew dan Betty bersatu. Akibat hukumnya, PT tersebut dianggap sebagai perusahaan perorangan terselubung.

Putusan Hakim: Hakim mengabulkan gugatan kurator. Hakim menyatakan bahwa tanggung jawab terbatas Andrew dan Betty gugur. Pengadilan memerintahkan penyitaan terhadap rumah pribadi atas nama Betty dan rekening deposito pribadi atas nama Andrew untuk menutupi kekurangan utang Rp2.500.000.000. kepada para pemasok.

Kesimpulan Kasus: Ketidakpedulian terhadap aturan pendirian PT suami istri di awal menghancurkan seluruh aset domestik keluarga yang telah dikumpulkan bertahun-tahun.

Panduan Langkah demi Langkah

Mendirikan PT yang Aman bagi Pasangan

Bagi Anda yang sedang merencanakan masa depan bisnis bersama pasangan, berikut adalah roadmap legalitas yang harus Anda ikuti agar bisnis Anda kokoh secara hukum dan aman secara finansial:

Langkah 1: Sesi Konsultasi Awal Internal

Diskusikan dengan pasangan mengenai skala bisnis yang akan dijalankan. Apakah bisnis ini membutuhkan modal besar, pendanaan bank, dan melibatkan tender formal? Jika iya, Anda membutuhkan PT Reguler. Jika hanya bisnis skala rumahan atau digital startup awal, pilihlah PT Perorangan.

Langkah 2: Audit Status Harta Pernikahan

Buka kembali dokumen pernikahan Anda. Apakah Anda memiliki akta perjanjian kawin yang disahkan notaris saat menikah dahulu? Jika tidak ada, putuskan apakah Anda bersedia membuat Postnuptial Agreement (Perjanjian Pemisahan Harta Pasca-Nikah).

Langkah 3: Eksekusi Legalitas sesuai Jalur Pilihan

• Jika Memilih Jalur Perjanjian Kawin: Datang ke Notaris untuk membuat Akta Pemisahan Harta. Daftarkan akta tersebut ke instansi pencatatan sipil terkait. Setelah akta terbit, Anda berdua bisa langsung menandatangani Akta Pendirian PT sebagai dua pemegang saham mandiri.
• Jika Memilih Jalur Pihak Ketiga: Carilah satu orang yang memiliki integritas dan Anda percayai (misal: adik kandung). Berikan ia porsi saham minoritas (misal 1-5%). Masukkan namanya ke dalam Akta Pendirian PT. Buat kesepakatan internal mengenai hak dan kewajiban pemegang saham minoritas tersebut.
• Jika Memilih Jalur PT Perorangan: Daftarkan salah satu nama (Suami atau Istri saja) melalui sistem SABH (Sistem Administrasi Badan Hukum) Kemenkumham. Bayar PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) yang sangat murah, dan unduh sertifikat pendirian PT Perorangan Anda.

Cerdas Berbisnis dan Taat Hukum

Mendirikan Perseroan Terbatas bersama pasangan hidup adalah langkah mulia untuk membangun kemandirian ekonomi keluarga. Namun, romantisme pernikahan tidak boleh mengaburkan realitas hukum yang berlaku di dunia korporasi.

Pernyataan bahwa “mendirikan PT dilarang hanya suami istri saja” adalah BENAR secara substansi hukum jika pernikahan tersebut dilakukan tanpa adanya pemisahan harta (perjanjian kawin). Larangan ini bukan untuk mempersulit gerak pelaku usaha, melainkan sebuah instrumen perlindungan hukum yang diciptakan oleh negara untuk:

1. Menjaga kepastian hukum pihak ketiga (kreditor, konsumen, mitra bisnis).
2. Melindungi harta domestik keluarga Anda dari risiko kehancuran total akibat kegagalan bisnis.

Dengan memahami hukum pasca-UU Cipta Kerja, memanfaatkan opsi pembuatan perjanjian kawin, melibatkan pemegang saham minoritas, atau menggunakan wadah PT Perorangan, Anda dan pasangan dapat menjalankan roda bisnis secara tenang, profesional, dan sepenuhnya legal di mata hukum Republik Indonesia. Jangan biarkan cacat administrasi di awal menghancurkan impian bisnis besar yang Anda bangun bersama orang tercinta.

Akhmad Novie Prihartanto, S.H.