KEABSAHAN SURAT PERNYATAAN YANG DIBUAT ANAK DI BAWAH UMUR

Perspektif Hukum Perdata (Keperdataan dan Kecakapan Bertindak)

Dalam ranah Hukum Perdata, Surat Pernyataan pada hakikatnya dikategorikan sebagai akta di bawah tangan (onderhandsche akte) jika ditandatangani tanpa keterlibatan pejabat umum, atau dapat berkembang menjadi bagian dari suatu ikatan keperdataan. Untuk menilai keabsahan dokumen yang dibuat oleh anak di bawah umur, kita harus merujuk pada syarat sahnya perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

Pasal tersebut menetapkan empat syarat mutlak sahnya suatu perbuatan hukum/perjanjian:

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu pokok persoalan tertentu;
4. Suatu sebab yang tidak terlarang (legal/halal).

Doktrin Kecakapan Hukum (Bekwaamheid)

Titik krusial dalam pembahasan ini terletak pada syarat kedua, yaitu kecakapan untuk membuat suatu perikatan. Siapakah yang dianggap cakap oleh hukum? Berdasarkan Pasal 1330 KUHPerdata, salah satu golongan yang secara tegas dinyatakan tidak cakap untuk membuat perjanjian adalah “orang-orang yang belum dewasa”.

Batasan usia kedewasaan dalam KUHPerdata sendiri diatur dalam Pasal 330, yang menyatakan bahwa belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 tahun dan belum pernah kawin. Walaupun dalam perkembangannya terdapat harmonisasi batas usia (seperti Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012 yang cenderung menggunakan batas 18 tahun untuk menyelaraskan dengan undang-undang modern), esensinya tetap sama: anak yang belum dewasa berada di luar kategori subjek hukum yang cakap bertindak sendiri (personae miserabiles).

Akibat Hukum: Dapat Dibatalkan (Voidable)

Apabila seorang anak di bawah umur menandatangani surat pernyataan yang bermuatan komitmen keperdataan (misalnya pernyataan bersedia membayar ganti rugi, pernyataan melepaskan hak waris, atau pernyataan menjual barang), maka syarat subjektif dalam Pasal 1320 KUHPerdata telah dilanggar.

Dalam hukum kontrak, pelanggaran terhadap syarat subjektif (kecakapan dan kesepakatan) tidak membuat dokumen tersebut batal demi hukum (null and void) secara otomatis sejak awal, melainkan dapat dibatalkan (voidable/vernietigbaar). Artinya:

• Dokumen tersebut dianggap tetap mengikat dan berlaku sepanjang tidak ada pihak yang mengajukan permohonan pembatalan ke pengadilan.
• Pihak yang berhak meminta pembatalan adalah orang tua atau wali sah dari anak tersebut selaku perwakilan legalnya, atau si anak sendiri ketika ia telah mencapai usia dewasa.
• Pihak lawan (orang dewasa) yang mengikatkan diri dengan anak tersebut tidak memiliki hak untuk meminta pembatalan atas dasar ketidakcakapan si anak; hukum sengaja merancang aturan ini untuk melindungi pihak yang lemah (anak).

Secara keperdataan, agar surat pernyataan atau tindakan hukum anak di bawah umur memiliki kekuatan mengikat yang sempurna, anak tersebut harus diwakili oleh orang tua yang memegang kekuasaan orang tua (parental authority) atau wali yang ditunjuk secara sah melalui penetapan pengadilan, sebagaimana diatur dalam Pasal 383 dan Pasal 419 KUHPerdata.

Tinjauan Hukum Pidana (Pertanggungjawaban dan Keabsahan Alat Bukti)

Dalam ranah Hukum Pidana materiil (yang saat ini merujuk pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), fokus analisis bergeser dari “kecakapan sipil” menjadi kemampuan bertanggung jawab (toerekeningsvatbaarheid) dan kedudukan surat pernyataan tersebut dalam sistem pembuktian.

Surat Pernyataan sebagai Dokumen Pengakuan atau Perdamaian

Seringkali, dalam kasus di mana seorang anak diduga melakukan tindak pidana (seperti pencurian ringan, penganiayaan antar-pelajar, atau perusakan barang), pihak korban atau penyidik meminta anak tersebut membuat “Surat Pernyataan Pengakuan Bersalah” atau “Surat Pernyataan Damai”.

Secara hukum pidana materiil, surat pernyataan yang dibuat oleh anak tidak dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari suatu tindak pidana yang tergolong delik biasa (gewone delicten). Artinya, meskipun anak membuat pernyataan tertulis berjanji tidak mengulangi atau menyatakan masalah sudah selesai, proses hukum pidana secara teoritis tetap dapat berjalan karena hukum pidana bersifat publik, bukan privat. Namun, keberadaan surat tersebut dapat menjadi pertimbangan hakim sebagai faktor yang meringankan hukuman (mitigating factors) karena menunjukkan adanya penyesalan.

Keabsahan Dokumen sebagai Alat Bukti Tertulis

Jika surat pernyataan tersebut digunakan sebagai alat bukti dalam persidangan, Pasal 235 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menetapkan alat bukti yang sah terdiri atas 8 alat bukti.

Surat pernyataan bawah tangan yang dibuat oleh anak di bawah umur memiliki nilai pembuktian yang sangat lemah dan rentan digugurkan dalam sidang pidana, karena alasan-alasan berikut:

1. Faktor Tekanan dan Paksaan: Anak-anak secara psikologis sangat rentan terhadap intimidasi, sugesti, atau tekanan dari lingkungan sekitar (termasuk dari aparat penegak hukum atau pihak pelapor yang dewasa). Jika terbukti surat pernyataan dibuat di bawah tekanan, dokumen tersebut kehilangan nilai moralitas hukum dan dapat dinyatakan tidak sah oleh majelis hakim.
2. Ketiadaan Pendampingan: Surat pernyataan yang dibuat oleh anak tanpa didampingi oleh orang tua, wali, atau Penasihat Hukum melanggar hak-hak prosedural anak. Hakim pidana dapat mengesampingkan dokumen pengakuan tersebut jika terdeteksi adanya pelanggaran hak-hak anak semasa proses pra-ajudikasi (penyidikan).

Analisis Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, memandang anak sebagai subjek yang harus dilindungi hak-haknya secara mutlak. Pasal 1 angka 1 undang-undang ini menegaskan bahwa:

“Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.”

Asas Kepentingan Terbaik bagi Anak (Best Interests of the Child)

Setiap tindakan, kebijakan, maupun dokumen hukum yang melibatkan anak wajib mengedepankan asas The Best Interests of the Child (Kepentingan Terbaik bagi Anak). Konsekuensinya, jika suatu surat pernyataan yang dibuat oleh anak di bawah umur berpotensi merugikan hak-hak dasar anak seperti hak mendapatkan pendidikan, hak tumbuh kembang, atau hak perlindungan dari eksploitasi maka surat pernyataan tersebut batal demi hukum demi perlindungan anak.

Sebagai contoh:

• Surat Pernyataan Berhenti Sekolah: Jika seorang anak menandatangani surat pernyataan bersedia dikeluarkan dari sekolah akibat suatu pelanggaran, dokumen ini bertentangan dengan Pasal 9 UU Perlindungan Anak yang menjamin hak anak untuk memperoleh pendidikan. Sekolah tidak dapat berlindung di balik surat pernyataan tersebut untuk meniadakan hak konstitusional anak.
• Surat Pernyataan Kesanggupan Bekerja Eksploitatif: Surat pernyataan yang dibuat anak untuk bekerja di tempat yang membahayakan dirinya batal demi hukum karena melanggar larangan eksploitasi ekonomi dan fisik anak (Pasal 76I).

Hak Anak untuk Didengar Pendapatnya

Di sisi lain, Pasal 10 UU Perlindungan Anak menyatakan bahwa setiap anak berhak untuk menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya.

Dalam konteks ini, jika surat pernyataan yang dibuat anak bersifat positif (misalnya memberikan testimoni atau menyatakan kenyamanan dalam pengasuhan), surat tersebut tidak dinilai sebagai dokumen kontrak yang mengikat, melainkan sebagai bentuk ekspresi atau penyampaian pendapat anak yang harus dipertimbangkan oleh otoritas terkait (seperti Dinas Sosial atau Pengadilan), namun tetap harus divalidasi oleh psikolog atau pekerja sosial guna memastikan keaslian kehendak sang anak.

Perspektif Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA)

Apabila surat pernyataan yang dibuat oleh anak di bawah umur berkaitan dengan konflik hukum pidana (di mana anak berposisi sebagai Anak yang Berhadapan dengan Hukum/ABH), maka instrumen hukum utama yang wajib diterapkan adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA).

Kedudukan Surat Pernyataan dalam Mekanisme Keadilan Restoratif (Restorative Justice) dan Diversi

UU SPPA secara progresif mewajibkan penyelesaian perkara anak di luar jalur peradilan melalui mekanisme Diversi dengan menggunakan pendekatan Keadilan Restoratif. Diversi wajib dilaksanakan pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri (untuk tindak pidana yang diancam pidana penjara di bawah 7 tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana).

Dalam proses Diversi inilah “Surat Pernyataan” mendapatkan bentuk yuridisnya yang paling valid dan diakui secara kuat oleh undang-undang. Namun, dokumen ini tidak disebut sebagai surat pernyataan sepihak yang dibuat oleh anak sendirian, melainkan berupa Kesepakatan Diversi.

Proses pembuatan dokumen kesepakatan ini wajib melibatkan:

1. Anak dan Orang Tua/Walinya;
2. Korban dan/atau Orang Tua/Walinya;
3. Pembimbing Kemasyarakatan (BAPAS);
4. Pekerja Sosial Profesional;
5. Penegak Hukum (Penyidik/Penuntut Umum/Hakim).

Jika anak membuat surat pernyataan sepihak di luar forum resmi komparasi diversi ini misalnya dipaksa menandatangani surat pernyataan di ruang penyidikan tanpa kehadiran BAPAS atau orang tua maka berdasarkan Pasal 23 UU SPPA, tindakan tersebut merupakan pelanggaran prosedural yang berat. Surat pernyataan semacam itu cacat hukum, tidak memiliki nilai eksekutorial, dan segala keterangan yang tertuang di dalamnya dapat dinyatakan tidak sah (inadmissible evidence) demi hukum.

Tinjauan Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Bagi warga negara Indonesia yang beragama Islam, aspek hukum keperdataan tertentu, khususnya yang berkaitan dengan keluarga, perkawinan, kewarisan, dan perwalian, tunduk pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) (Inpres No. 1 Tahun 1991).

Konsep Baligh dan Mumayyiz dalam Hukum Islam

Dalam fikih Islam yang diadopsi oleh KHI, kecakapan bertindak seorang anak diukur berdasarkan fase pertumbuhan biologis dan intelektualnya, yaitu konsep Baligh dan Mumayyiz.

• Mumayyiz adalah fase di mana seorang anak sudah dapat membedakan antara yang baik dan yang buruk, yang bermanfaat dan yang merugikan, umumnya berkisar pada usia 7 tahun ke atas.
• Baligh adalah fase kematangan biologis (ditandai dengan mimpi basah bagi laki-laki atau menstruasi bagi perempuan), atau jika tidak ada tanda biologis, batas usia minimal dihitung saat menginjak usia 15 tahun (menurut sebagian besar mazhab Syafii).

Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 98 ayat (1) menentukan batas anak di bawah umur:

“Batas umur anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak cacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan.”

Selanjutnya, Pasal 107 KHI menegaskan bahwa:

1. Perwalian meliputi perwalian terhadap diri dan harta kekayaannya.
2. Jika wali tidak mampu berbuat atau lalai, maka Pengadilan Agama dapat menunjuk orang lain sebagai wali atas permohonan kerabat.

Validitas Surat Pernyataan dalam KHI

Berdasarkan ketentuan di atas, segala bentuk surat pernyataan yang bermuatan tasharruf (tindakan hukum yang mengasingkan atau mengikatkan harta kekayaan, seperti pernyataan hibah, pernyataan pembagian waris, atau pernyataan pelepasan hak atas tanah) yang dibuat secara mandiri oleh anak di bawah umur adalah tidak sah secara syar’i dan yuridis formal KHI.

Anak tersebut dikategorikan berada di bawah pengampuan hakiki (mahjur ‘alaihi) karena faktor belum dewasa (shighar). Agar perbuatan hukum tersebut sah, pemegang hak perwalian (Waliul Mal) yang bertindak menandatangani dokumen tersebut atas nama anak, itu pun dengan catatan tidak boleh merugikan harta milik anak (Pasal 110 KHI).

Perspektif Hukum Perkawinan (Dispensasi dan Perjanjian Perkawinan)

Aspek terakhir yang sangat krusial dalam meninjau surat pernyataan anak di bawah umur adalah kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

Batas Usia Perkawinan dan Surat Pernyataan Kesanggupan

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 secara progresif menaikkan batas minimal usia perkawinan bagi perempuan disamakan dengan laki-laki, yaitu 19 tahun. Apabila terjadi pernikahan di bawah usia 19 tahun, maka wajib mengajukan permohonan Dispensasi Kawin ke Pengadilan Agama (bagi muslim) atau Pengadilan Negeri (bagi non-muslim).

Dalam praktik persidangan dispensasi kawin, seringkali hakim meminta atau para pihak melampirkan beberapa surat pernyataan, antara lain:

1. Surat pernyataan dari anak bahwa ia siap dan sanggup membangun rumah tangga tanpa paksaan.
2. Surat pernyataan dari orang tua bahwa mereka akan membimbing dan ikut membantu urusan ekonomi/sosial anak tersebut pasca-menikah.

Bagaimana keabsahan surat pernyataan dari anak ini? Dalam hal ini, surat pernyataan dari anak di bawah umur bukanlah sebuah dokumen kontrak mandiri yang mengikat secara keperdataan umum, melainkan instrumen pembuktian bagi hakim untuk menilai kematangan psikologis anak (psychological readiness). Hakim tidak serta-merta mengabulkan permohonan hanya karena adanya Surat Pernyataan tertulis tersebut. Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, hakim wajib mendengar langsung keterangan dari anak yang bersangkutan dalam persidangan guna memastikan tidak ada unsur paksaan atau eksploitasi.

Perjanjian Perkawinan yang Dibuat Anak di Bawah Umur

Persoalan lain muncul jika anak di bawah umur (misalnya berusia 18 tahun, yang diperbolehkan menikah setelah mendapat dispensasi pengadilan) ingin membuat Perjanjian Perkawinan (prenuptial agreement), misalnya berupa pemisahan harta kekayaan berdasarkan Pasal 29 UU Perkawinan jo. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015.

Secara hukum, karena anak tersebut secara kronologis usia belum mencapai 19 tahun (menurut UU Perkawinan) atau 21 tahun (menurut KUHPerdata), pembuatan akta Perjanjian Perkawinan di hadapan Notaris wajib dihadiri dan disetujui oleh orang tua atau walinya selaku pemegang kekuasaan asuh. Surat pernyataan pemisahan harta sepihak yang ditandatangani anak tanpa keterlibatan orang tua/wali dan tanpa akta notariil dipastikan cacat hukum secara absolut dan tidak mengikat pihak ketiga.

Matriks Perbandingan Karakteristik Yuridis Surat Pernyataan Anak

Untuk memudahkan pemahaman komparatif, berikut adalah tabel ikhtisar validitas surat pernyataan anak berdasarkan instrumen hukum yang berlaku di Indonesia: