Fenomena Begal Payudara: Tinjauan Kriminologi, Dampak Psikologis, dan Jeratan Pidana di Indonesia

Fenomena pelecehan seksual di ruang publik, atau yang secara populer dikenal masyarakat Indonesia dengan istilah “begal payudara”, telah menjadi ancaman serius bagi keamanan perempuan di ruang terbuka. Meskipun istilah “begal” biasanya diasosiasikan dengan pencurian dengan kekerasan (curas), dalam konteks ini, istilah tersebut merujuk pada tindakan pelecehan fisik secara tiba-tiba yang menyerang kehormatan dan integritas tubuh seseorang.

I.        Definisi dan Konteks Sosial

Secara terminologi hukum, tidak ada istilah “begal payudara” dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Ini adalah istilah sosiologis untuk menggambarkan tindakan seseorang yang dengan sengaja menyentuh, meremas, atau memegang payudara perempuan di tempat umum—seringkali dilakukan sambil mengendarai sepeda motor—lalu melarikan diri.

Tindakan ini bukan sekadar “kenakalan” atau iseng semata. Ini adalah bentuk kekerasan seksual yang merendahkan martabat manusia. Di Indonesia, peningkatan kasus ini memicu keresahan massal, menciptakan rasa tidak aman bagi perempuan bahkan saat melakukan aktivitas sederhana seperti berjalan kaki di trotoar atau menunggu transportasi umum.

II.       Analisis Tindak Pidana dalam Hukum Indonesia

Penegakan hukum terhadap pelaku begal payudara di Indonesia telah mengalami transformasi signifikan, terutama dengan disahkannya regulasi baru yang lebih spesifik.

A. Jeratan dalam KUHP

Pelaku biasanya dijerat dengan pasal mengenai kesusilaan:

• Pasal 414 ayat (1) KUHP: Mengenai pelanggaran kesusilaan di depan umum, Ancaman pidananya maksimal 1 tahun 6 bulan tahun penjara atau pidana denda paling banyak Kategori III.
• Pasal 414 ayat (2) KUHP: Mengenai perbuatan cabul dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. Ancaman pidananya maksimal 9 tahun penjara.

B. Undang–Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS)

Hadirnya UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) menjadi titik balik. UU ini memberikan perlindungan yang lebih komprehensif bagi korban.

• Pelecehan Seksual Fisik (Pasal 6): Pelaku begal payudara dapat dijerat dengan pasal ini. Tindakan menyentuh anggota tubuh yang bersifat seksual dengan maksud merendahkan martabat dapat dipidana penjara hingga 12 tahun dan denda hingga Rp300 juta.
• Non-delik Aduan: Dalam beberapa kondisi tertentu, aparat dapat memproses kasus tanpa harus menunggu laporan formal jika bukti-bukti sudah mencukupi, meski secara umum pelecehan fisik ringan tetap memerlukan aduan.

C. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Jika aksi begal payudara tersebut direkam oleh pelaku dan disebarkan ke media sosial sebagai konten, pelaku dapat dikenakan tambahan pasal berlapis melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang  Informasi dan Transaksi Elektronik beserta perubahannya, khususnya terkait penyebaran konten melanggar kesusilaan.

III.      Profil Psikologis Pelaku

Mengapa seseorang melakukan begal payudara? Para ahli kriminologi dan psikologi forensik melihat beberapa motif utama:

1. Dominasi dan Kontrol: Pelaku merasa berkuasa saat bisa membuat orang lain merasa takut dan tidak berdaya.
2. Eksibisionisme dan Adrenalin: Kecepatan saat melakukan aksi (hit and run) memberikan kepuasan atau sensasi “high” bagi pelaku.
3. Objektifikasi Seksual: Pelaku tidak memandang korban sebagai manusia seutuhnya, melainkan sebagai objek untuk memuaskan impuls seksual sesaat.
4. Normalisasi Pelecehan: Pengaruh konsumsi konten pornografi yang menyimpang atau lingkungan yang menganggap pelecehan verbal (catcalling) sebagai hal lumrah, sehingga meningkat ke tahap fisik.

IV.       Dampak Luar Biasa bagi Korban

Dampak dari begal payudara seringkali diremehkan oleh masyarakat karena “tidak ada luka fisik permanen”. Padahal, luka psikologisnya sangat mendalam:

• Post-Traumatic Stress Disorder (PTSD): Korban mengalami kilas balik, mimpi buruk, dan kecemasan ekstrem.
• Agorafobia: Ketakutan berlebih untuk berada di ruang terbuka atau tempat di mana kejadian tersebut berlangsung.
• Self-Blame: Korban seringkali menyalahkan diri sendiri terkait pakaian atau waktu keberadaan mereka di luar rumah, padahal kesalahan sepenuhnya ada pada pelaku.
• Rasa Tidak Aman Kolektif: Berita mengenai begal payudara menciptakan ketakutan sistemik bagi perempuan lainnya, yang membatasi mobilitas dan produktivitas mereka.

V.        Kendala dalam Penanganan Kasus

Meskipun hukum sudah semakin kuat, tantangan di lapangan tetap ada:

1. Kurangnya Alat Bukti: Kejadian yang berlangsung sangat cepat seringkali tidak tertangkap CCTV atau tidak ada saksi yang sempat mencatat plat nomor kendaraan pelaku.
2. Stigma Sosial: Korban seringkali merasa malu untuk melapor karena takut dihakimi oleh masyarakat atau dipandang rendah.
3. Respons Aparat: Meski sudah membaik, terkadang masih ditemukan oknum aparat yang menganggap kasus ini sebagai “masalah kecil” atau melakukan victim blaming.

VI.       Upaya Pencegahan dan Solusi

Penyelesaian masalah begal payudara membutuhkan pendekatan dari hulu ke hilir:

Penutup

Begal payudara bukanlah lelucon atau sekadar gangguan jalanan. Ia adalah manifestasi dari ketimpangan kuasa dan rendahnya penghormatan terhadap hak asasi manusia. Dengan dukungan regulasi seperti UU TPKS dan kesadaran kolektif masyarakat untuk melindungi satu sama lain, kita dapat menciptakan ruang publik yang aman dan bermartabat bagi semua orang.

Negara harus hadir untuk memastikan bahwa setiap warga negara, tanpa memandang gender, dapat berjalan di trotoar mana pun tanpa rasa takut akan dilecehkan.